YOGYAKARTA
(mediasurabayarek.net) – Komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi yang
teguh dilakukan oleh Pemerintah Proovinsi Jatim di bawah kepemimpinan Gubernur
Jawa-Timur , Khofifah Indar Parawansa. Atas kerja kerasnya berhasil mendapatkan apresiasi dari Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
KPK memberikan piagam
penghargaan kepada Pemprov Jatim sebagai provinsi peringkat kedua peraih Indeks Pencegahan
Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Centre for Prevention (MCP) Tahun 2024.
Kategori Pemerintah Provinsi pada wilayah koordinasi dan supervisei wilayah III
KPK.
Piagam penghargaan
tersebut diserahkan langsung oleh Ketua KPK RI Setyo Budianto kepada Gubernur
Khofifah pada Rakor Penguatan Kepala Daerah untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan bebas korupsi pasca pelantikan kepada daerah di Jogya Expo Centre,
Daerah Istimewa Yogyakaarta (DIY) , Rabu (19/3/2025).
Selain Pemprov Jatim,
penghargaan serupa tingkat provinsi diberikan kepada Pemprov Jateng dan disusul
tertinggi ketiga di Kalimantan Barat.
Gubernur Khofifah mengatakan, penghargaan ini merupakan buah
kerja keras dan wujud komitmen yang
dilakukan seluruh jajaran Pemprov Jatim dalam upaya pencegahan korupsi.
“Alhamdulillah Indeks
Nilai MCP Jatim pad atahun 2024 mencapai 94 persen, capaian MCP Jatim ini berada
di atas rata-rata nasional yang angka 76 persen,” kata Gubernur Khofifah.
Tidak hanya itu, yang
menarik dalam penyerahan penghargaan hari ini, selain Pemprov Jatim , tiga
pemerintah kota di Jatim juga mendapat apresiasi peraih MCP tertinggi. Tiga
daerah tersebut yakni Kota Surabaya, Kota Blitar dan Kota Mojokerto.
“Ini artinya komitmen
mencegah korupsi sudah menjadi nafas yang tidak hanya dilakukan Pemprov Jatim
tapi juga oleh Pemda di Jatim,” imbuhnya.
Lebih lanjut Gubernur
Khofifah menjelaskan, terdapat delapan sasaran
area IPKD MCP yang menjadi focus KPK. Yaitu perencanaan, penyusunan anggaran,
pengadaan barang dan jasa , pelayanan public, manajemen ASN, pengelolaan BMD,
optimalisasi pendapatan dan penguatan APIP.
“Delapan hal ini turut
menjadi focus kami untuk menghilangkan potensi terjadinya korupsi. Dengan
digital system yang telah kita terapkan di Pemprov Jatim, menjadi benteng kuat
dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” pungkasnya.
Di sisi lain, Ketua KPK
RI Setyo Budiyanto menjelaskan, rakor ini diharapkan menjadi sebuah bentuk komitmen
serta integritas bagi seluruh kepala daerah yang telah berkomitmen pada masa
awal pencalonan sampai proses pelantikan agar menghindarkan dari tindak
korupsi.
Menurutnya, integritas
menjadi kunci bagi seluruh kepala daerah agar menjauhkan diri dari praktik
korupsi.
“Integritas adalah
sesuatu yang mudah diucapkan , tapi sudah dilaksanakan,” ujarnya.
Menjelang hari raya ,
Ketua KPK meminta integritas kepada daerah agar berani menolak dan melaporkan pemberian
dari pihak luar.
“Setiap tindakan kecil yang
kita lakukan untuk melawan korupsi akan membawa dampak atau langkah besar dalam
menyejahterakan masyarakat,” tegasnya,
Ketua KPK mengungkapkan,
meskipun jumlah personil tidak banyak, namun KPK bisa menempatkan orang-orang
KPK di suatu tenoat daerah,
Dicontohkannya,
persoalan Pokir yang menjerat beberapa kasus korupsi di daerah merupakan
hal-hal yang sebenarnya hal yang mudah dilakukan.Asalkan proses dan
pengunaannya mau dilakukan secara benar atau tidak benar.
Secara prinsip, KPK
memandang bahwa Pokir tidak ada permasalahan asal digunakan untuk kepentingan
dan aspirasi masyarakat jangan sampai disalahgunakan. Oleh karenanya, Bapeda,
BPKAD harus berperan untuk mengkoordinasikan wilayahnya.
Terkait PBJ, menurut
Ketua KPK, bahwa LKPP telah membuat system V6 dalam e-katalog . Akan tetapi ,
persoalan korupsi bisa masuk ketika pintu depannya formal ditutup rapat. Namun pintu
belakangnya di buka.
“Mau dibuat versi
berapapun kalau manusianya tidak komitmen
dan integritas serta menyalahgunakan maka akan sia-sia,” terangnya.
Ketua KPK berpesan, agar
permasalahan di daerah sekecil apapun harus diselesaikan dan menjadi
tanggunhjawab dari kepala daerah.
Di akhir arahannya,
Ketua KPK meminta kepada kepala daerah untuk melihat ke atas dan melihat ke
bawah atau melantai melihat persoalan yang ada didaerah.
“Saya mengibaratkan
bahwa Kepala Daerah adalah seoarng nakhoda atau pilot membawa penumpangnya atau
masyarakatnya seperti apa,” tutupnya. (ded)
0 komentar:
Posting Komentar