" Kapal Mojopahit Diperiksa , TBM Selanjutnya ? "

 

SURABAYA  (mediasurabayarek.net) –  Hampir bisa dipastikan pengusutan atas dugaan korupsi pada proyek kapal pujasera dengan desain Majapahit berpotensi menjadi penghalang penyelesaian pembangunan di Taman Bahari Majapahit (TBM).

Munculnya hambatan tersebut, membuat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Mojokerto sesegera mungkin mengagendakan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) perihal kelanjutan dari proyek fisik di tahun 2025 ini.

Menurut Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti menyatakan, dalam waktu dekat ini dewan akan menjadwalkan rapat mengenai pembahasan ulang APBD tahun ini.

Rapat Banggar dengan TAPD akan membahas terkait dengan penyesuaian anggaran, setelah keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1. Tahun 2025.

“Dalam minggu depan kita agendakan, karena harus segera dilakukan penyesuaian,” ujarnya.

Ery Purwanti menerangkan, dalam pembahasan ulang APBD 2025 nanti akan dilakukan evaluasi terhadap kucuran anggaran di sejumlah proyek fisik.

Salah satu di antaranya adalah pekerjaan lanjutan proyek TBM tersebut. Bisa jadi terkena efisiensi, karena sudah menjadi atensi Aparat Penegak Hukum (APH).

Namun begitu, lanjut Ery, keputusan tersebut baru akan diambil bersama Banggar dan TAPD Kota Mojokerto.

Atas dasar itulah, politisi dari PDI-P ini akan menyampaikan hasilnya, selepas dilakukan pembahasan ulang APBD nantinya.

“(Mengenai) Nantinya hasilnya seperti apa, akan kita bahas bersama dengan TAPD,” ucapnya singkat.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya, Sekdakot Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo menyebutkan, pihaknya belum bisa memastikan terkait kelanjutan proyek di TBM itu.

Dijelaskannya, dia masih menunggu proses hukum yang dilakukan oleh Korps Adhyaksa atas pengerjaan kapal Pujasera tersebut.

“Pada prinsipnya, kita akan hormati proses hukum agar berjalan dulu, dan selanjutnya baru kita ambil langkah berikutnya,” cetusnya.

Dari pantauan di lapangan, tampaknya Pemkot Mojokerto pada tahun ini akan kembali mengalokasikan untuk proyek lanjutan di TBM. Perlunya kucuran dana tambahan untuk merampungkan proyek infrastruktut pariwisata yang dibangun sejak tahun 2023 lalu itu.

Bahkan satu sumber menyebutkan, plotting anggaran sekitar Rp 900 juta pada tahun ini. Sebenarnya, nilai ini terbilang jauh lebih kecil dibandingkan pengajuan awal yang mencapai Rp 2 miliar.

Tak bisa dipungkiri lagi, kini anggaran untuk penyelesaikan tahap akhir dari proyek TBM ini terancam tidak bisa direalisasikan.

Ini mengingat upaya penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto dengan menyegel proyek pujasera berdesain kapal Majapahit yang jadi bagian dari TBM.

Untuk mengusut perkara ini, Korps Adyaksa telah menggalo keterangan terhadap 40 saksi untuk membuktikan adanya dugaan korupsi pada proyek kapal pujasera tersebut. Seperti diketahui, infrastruktur yang didanai melalui APBD 2023 dengan total nilai Rp 2,5 miliar ini terindikasi adanya penyimpangan anggaran dalam proses pengerjaannya.

Sekarang ini, Kejari Mojokerto masih menunggu hasil penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa- Timur (Jatim) untuk menetapkan tersangkanya.

Bisa jadi tersangkanya lebih dari satu yang akan ditetapkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.

Sebaiknya, kita tunggu hasil penghitungan kerugian Negara dari BPKP Prov. Jatim dan siapa saja yang akan ditetapkan oleh pihak Kejaksaan Mojokerto sebagai tersangka nantinya. (red/***)

 

Minggu, Februari 16, 2025