KJPP SISCO Yakini Harga Penilaian Itu Wajar, Sesuai Kondisi Pasar. Tidak Ada SOP Yang Dilanggar

 

SIDOARJO  (mediasurabayarek.net) – Inilah penjelasan dari KJPP SISCO (Satria Iskandar Setiawan) yang dianggap melakukan penilaian dengan harga kemahalan atas pengadaan lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI di Kabupaten Pasuruan dengan luas lahan sekitar 79,5 hektar.

"Munculnya  hasil penilaian Rp 66.800 per meterpersegi dari KJPP SSR , itu saya  tentunya tidak bisa mengkomentari, karena secara etika tidak boleh," ucapnya .

Tetapi logikanya begini, menurut KJPP SISCO Satria,  ada selisih waktu penilaian selama 5 (lima) tahun. 

"Waktu saya menilai pada tahun 2016, kondisi pasar lagi bagus. Sebab, lagi banyak penambangan pasir galian C. Jadi, demand (permintaan-red) tanah di sana , lagi tinggi,” ujarnya. 

Oleh karena itu, banyak yang mau beli tanah untuk digali pasirnya di sana. Dalam perkembangannya,  pada tahun 2019, ada demo masyarakat dan tidak boleh lagi. 

"Pas, dinilai kembali oleh KJPP SSR pada tahun 2021, tentunya demand tanah sudah turun. Ini pengaruhnya drastis. Karena yang dulunya ramai, sekarang permintaan tanag ngedrop. Wajar kalau nilai tanah turun. Dan pada tahun 2021, lagi waktunya Covid-19 Delta. Tahu sendiri, adanya Covid seluruh dunia nilai property lagi turun atau orang minimal lagi lagi pada pegang cash, sehingga menjual tanah dengan harga murah. Minimal tidak mau menjual apapun,” cetus  Satria dari KJPP SISCO.

Sedangkan pada 2016, yang dinilai KJPP SISCO masih jauh dari pandemic Covid. Dan lagi, ngomongin Pasuruan yang wilayahnya sudah mulai banyak pabrik dan segala macam.

“Kalau ditanya yang RP 66.800 itu, sih prerogatifnya teman –teman KJPP SSR. Tetapi, yang jelas saya membela nilai saya di tahun 2016 sudah sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Saya menilai Rp 120.000 per meterpersegi, dan pembanding saat ini kita temukan data-data tanah yang dijual. Mulai dari harga Rp 90.000-an sampai ada yang 300.000-an,” katanya.

KJPP SISCO nilai di angka Rp 120.000 . Jadi turun setengah dari penawaran-penawaran yang ada. Akan tetapi, lakunya Rp 75.000 permeterpersegi, karena tanah itu luas sekali sekitar 80 hektar.

“Saya meyakini harga itu wajar, dengan kondisi pasar pada waktu itu. Yang menunjuk Pak Cholidi, PTPN XI. Tidak secara langsung, namun yang menunjuk panitianya. Panitia panggil saya dan butuh penilaian. Lalu, saya melakukan penilaian seperti biasa, “ terangnya.

Ketika Satria dari KJPP SISCO diperiksa oleh Departemen Keuangan (Depkeu), kalaupun ditemukan ketidaksempurnaan dalam pekerjaan, dianggap pelanggaran ringan. Tidak sampai merubah nilai secara signifikan.

“Kalau dinilai 5 (lima) tahun kemudian, mana bisa dianggap akurat. Saya tidak menyalahkan penilaian yang Rp 66.800. Cuman, kondisi pasar berbeda pada tahun 2016 dan 2021. Tidak bisa dibandingkan. Sejauh ini, SISCO lancar saja. Karena kita sudah memaintance reputasi sudah cukup lama,” jelasnya.

Ketika dilakukan survei bersama, hampir semua SOP yang kita lakukan, diconfirm sama Dewan Penilai ada dan terpenuhi. Ada data pembanding yang kita temui, kita temukan. Jadi intinya, saya tidak melakukan pelanggaran SOP atau apapun,” katanya.

Dilanjutkan Satria dari KJPP SISCO, pada umumnya masyarakat  menganggap bahwa tanah itu harganya selalu mengalami kenaikan. Namun, statement itu dianggap kurang  tepat.

Umumnya, tanah itu naik memang benar. Tetapi , tidak selalu demikian adanya. Apabila ada kejadian signifikan bisa saja tanah itu mengalami penurunan.

“Dalam kasus saya, kejadian signifikan yang dimaksud adanya demo masyarakat yang membuat pelarangan galian C tersebut. Otomatis demand tanah di lokasi menurun dan otomatis nilai menurun. Kedua adanya Covid, yang belum pernah terjadi pada  100 tahun terakhir, yang menyebabkan resesi ekonomi secara global. Jadi, menurut  saya bahwa premis tanah selalu naik, itu tidak tepat diterapkan dalam penilaian setelahnya,” ungkapnya.

Sementara itu,  Firman dari Kemenkeu menyatakan, bahwa KJPP SISCO (Satria Iskandar Setiawan) yang diminta oleh Kholidi, Mantan Direktur Operasional PTPN XI untuk melakukan penilaian terhadap obyek tanah, dinilai kerendahan.

“KJPP SISCO hanya dikenakan sanksi ringan. Akan tetapi, tidak mengubah penilaian atas harga tanah yang telah dibuat,” ucapnya.

Sementara itu, Rizky (MAPI) menerangkan, bahwa ada permintaan dari KPK terkait PTPN XI adanya dugaan penyimpangan. Atas dasar itulah, Rizky melakukan pengkajian ulang dan menelaah apakah sudah sesuai standar SPI Tahun 2015.

“Tempusnya pada tahun 2016, tidak ada masalah dan sesuai kajian tempus. Kami melakukan kajian prosedur, teknis lapangan, inspeksi ke lapangan,dan melakukan pemeriksaan kembali atas obyek sekitar 79.000 M2 itu,” ujarnya.

Nah, setelah memeriksa dokumen-dokumen diketahui bahwa pemberi tugas PTPN XI adalah Moh. Kholidi. Namun tidak tercantung jabatannya secara pasti.

Sebenarnya ada addendum tambahan luas dan seharusnya dilakukan peninjauan atas kondisi tanah, kontur, bentuk tanah yang mempengaruhi harga tanahnya.

Sedangkan,  Dedy Susanto dari KJPP SSR mengatakan, sekitar 79 hektar termanfaatkan lahannya dan 30 persen ditanami.

“Kami melakukan survey ke lapangan dan diketahui kondisi tanah naik-turun. Kami melakukan second –opinian,” katanya.

Di kawasan lahan di sana, harganya berkisar 80 ribu, 86 ribu dan 71 ribu per meterpsersgi. Variasi harga lahan ini, berasal dari para agen property.

“(Sampai akhirnya) muncul penilaian harga Rp 66.800 per meterpersegi (pendekatan harga pasar). Kami menggunakan metode pembanding data pasar. Total harga Rp 53,164 miliar dari lahan seluas 80 hektar kurang,” jelasnya. (ded) 

Rabu, Desember 04, 2024