"Kalau disimak dengan cemat dan teliti, bahwa surat dakwaan jaksa sangat jelas hanya merupakan dakwaan yang mengada-ada. Dan sengaja disusun hanya untuk memenuhi prosedur, karena tana didukung oleh fakta yang sebenarnya, dengan mengesampingkan mengenai fakta-fakta lain, atau bahkan mengabaikan pengertian secara jelas tentang ketentuan perundang-undangan," ucapnya.
Bahwa dalam surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum memberikan klaim bahwa perkara ini merupakan perkara yang merugikan keuangan negara. Padahal kenyataannya tidak demikian.
Pembangunan Sentra Kuliner Sukodadi (SKS) direncanakan memerlukan biaya sebesar RP 4,368 miliar., yang bersumber dari dana desa, swadaya masyarakat dan pinjaman pihak ketiga.
Untuk pinjaman pihak III , Rudi Yuswanto Rp 71,4 juta. Sedangkan total dana swadaya masyarakat, tagihanpedagang pasar desa &Pembayaran online, dana sewa kios Pujasera, dan dana pihak ketiga, sebesar Rp 2,586 miliar.
Oleh karena itu, dana desa yang merupakan bagian dari keuangan negara sebesar Rp 568,75 juta. Sementara realsiasi pengunaan anggaran seebsar Rp 2,58 miliar.
"Berdasarkan struktur permodalan tersebut, yang merupakan bagian dari keuangan negara sebesar Rp 568,75 juta, atau sekitar 22 persen dari anggaran yang telah direalisasikan. Sehingga kliam bahwa telah klaim yang tidak dapat dibenarkan secara hukum," ucap Hendra Jaya Pradipta SH dan Hajattulloh SH MH .
Tim Jaksa memasukkan pemberian pinjaman oleh Rudi Yuswanto kepada H.Sutariono (Mantan Kades Sukodadi) sebesar RP 200,8 juta sebagai salah satu perbuatan pidana.
"Perlu kami tegaskan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana, melainkan peristiwa perdata murni antara Rudi Yuswanto dengan H SUtarionoSH," tegas Hendra Jaya SH.
Perlu diketahui, bahwa uang sejumlah Rp 200,8 juta yang dipinjamkan oleh Rudi Yuswanto merupakan uang pribadi, bukan bersumber dari dana desa. Karena dana desa secara keseluruhan telah terserap dalam pembangunan Sentra kuliner Sukodadi (KS).
Bahwa peristiwa hutang-piutang yang merupakan hubungan keperdataan tunduk pada ketentuan hukum perdata. Sehingga perselisihan yang terjadi itu, merupakan akibat dari peristiwa hukum perdata dan tunduk pada hukum acara perdata. Hal itu hanya dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri pada linngkup perkara perdata. Bukan sebagai perkara pidana.
Bahwa dikarenakan peristiwa tersebut merupakan peristiwa perdata murni, maka Pengadilan TIPIKOR Surabaya tidaklah memiliki wewenang untuk memeriksa perkara tersebut.
"Sehingga sudah selayaknya majelis hakim Yang terhomat menyatakan bahwa dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima," cetus Hendra Jaya SH dan Jajak SH.
Jaksa tidak menggunakan dasar hukum secara benar dalam penyusunan dakwaan tersebut. Dakwaan Jaksa prematur dan dakwaan obscuor libel . Bahwa yang berwenang memeriksa perkara ini adalah peradian perdata.
'Kami Penasehat Hukum memohon agar majelis hakim Pengadilan TIPIKOR Surabaya memberikan putusan sela , dengan menerima keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum Rudi Yuswanto. Menyatakan surat dakwaan Jaksa batal demi hukum. Atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan Jaksa tidak dapat diterima," kata Hendra Jaya SH dan sdalah menyangkut masalah kepemilikan, karena itu yang bewenang menangani perkara ini adalah Peradilan Perdata.
Membebankan biaya perkara kepada negara , atau apabila hakim Yang Mulia berpendapat, mohon putusan yangs seadil-adilnya.
Dalam surat dakwaan primair, melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
Subsidair , melanggar pasal 3 jo pasal 18 (1) huruf a.huruf b ayat (2)dan ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (ded)
0 komentar:
Posting Komentar