SURABAYA (mediasurabayarek.com) - Geliat Airlangga menggelar Workshop penyusunan strategi peningkatan cakupan vaksinasi Covid-19 di Madura , yang diselenggarakan di Hotel Best Western Papilio Surabaya, Sabtu (18/12/2021).
Kasie Surveilen Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Propinsi Jatim, Gito Hartono didampingi DR. drg Arif Hargono MKes (dosen FKM UNAIR) menyatakan, sekitar 60 persen lebih tantangan peningkatan cakupan vaksinasi Covid-19 di Madura mengarah pada lemahnya komunikasi.
"Untuk cakupan vaksinasi di Madura sekitar 40 persen dan terbilang masih rendah. Diharapkan bisa dipercepat cakupannya hingga mencapai 70 persen dan meningkat terus nantinya," ucapnya.
Gito mengajak masyarakat untuk kebaikan demi tercapainya herb imunity. Pastikan sehat dan tidak menularkan pada orang lain, serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Menurutnya, pentingnya memberikan edukasi tentang pentingnya manfaat vaksin dan perubahan perilaku masyarakat. Semula menolak divaksin, kemudian menerima dan mau divaksin.
"Pikirkan strategi di 4 (empat) Kabupaten di Mandura, yang melibatkan Dinkes, Dandim, Polri dan lainnya," ujar Gito Hartono.
Sementara itu, dr Asad Zainudin , Ketua Perhimpunan Dokter NU, yang kini bekerja di Dinkes Sumenep mengatakan, informasi dan komunikasi yang baik , terkait literasi Madura yang tidak sebaik daerah-daerah lainnya. Maka, membutuhkan edukasi informasi dan pendekatan yang tinggi dan dukungan yang kuat.
Dukungan dan komitmen kepala daerah di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa masih kurang. Demikian pula, dukungan dari sekolah/MI/Ponpes kurang optimal karena takut kehilangan santri/murid.
"(Contoh konkretnya) guru yang tidak mau divaksin, pasti murid dan masyarakat sekitarnya tidak mau divaksin pula. ASN juga diminta menjadi contoh yang baik di masyarakat dan mau divaksin. Jikalau ada pendataan OPD dibuktikan dengan print-out fotokopi vaksin," kata dr Asad Zainudin.
Dijelaskannya, bahwa Sumenep terbilang bagus untuk cakupan vaksinasi Covid-19 di Madura, karena mendekati tokoh-tokoh agama. Sebab, tidak bisa bergantung pada Kominfo yang kurang berperan dulunya.
"Begitu ada kiai dan Kades yang tidak mau divaksin, langsung kami datangi. Ada kades takut jarum ketika divaksin, pakai hipnoterapi. Untuk itulah, perenu komitmen tertulis dari OPD, mengingat banyak guru guru uang anti vaksin. Mutlak harus ada data dari Kemenag dan ASN yang sudah divaksin (secara valid)," cetus dr Asad.
Demikian halnya dengan adanya seseorang yang divaksin pagi hari, sorenya diketahui meninggal dunia. Kondisi ini harus dijelaskan penyebab kematiannya.
"Ke depan, kolaborasi dengan semua pihak terkait, dan turun ke lapanga bersama-sama. Di Sumenep, siapa yang ditugaskan apakah UNAIR dan UNICEF. Sebab, di pulau pulau terpencil dan terpencar agak susah dicapai. Kendalanya tidak bisa bertumpu dan mengandalkan tenaga kesehatan Pusekesmas," ungkap dr. Asad.
Dilanjutkannya, bahwa kendala Sumber Daya Manusia (SDM) masih lemah, namun berita hoaxnya justru kuat dan sistematis. Peningkatan cakupan vaksinasi Covid-19 di Madura tidak boleh berhenti, langkah door to door pun tetap dilakukan. Padahal, jarak rumah warga sejauh 500 meter hingga 1 kilometer.
Kemenag Sumenep, inti masalah vaksinasi Covid-19 terletak pada kurangnya atau lemahnya informasi dan komunikasi, namun berita hoaxnya sistematis.
"Adanya video pendek dan youtube (berisikan berita hoax) cepat sekali menyebar di masyarakat. Kami mengharapkan konter dari informasi hoax tersebut. Jika ada seseorang divaksin pada pagi hari, sore meninggal dunia. Perlu penelitian medis, apakah penyebabnya karena vaksin atau penyebab lainnya. Agar warga Madura merasa aman. Jangan ditutup-tutupi," pintanya.
Sekeras apapun usaha dari Dinkes, tokoh agama, TNI/Polri dan lainnya, namun akan sia-sia saja hasilnya, jika tidak bisa menimbulkan kesadaran dan keyakinan dalam hati masyarakat, bahwa vaksin itu aman.
Ditambahkan dr Luki, pentingnya melakukan roadshow ke kiai sepuh yang mengelola pondok pesantren dan komunitas ulama Madura secara berkesinambungan.
"Perlunya mapping informasi bagi pesantren yang banyak santrinya. 4 pilar tingkat desa, yakni Babinsa,Babinkamtibmas, Kades dan sekretaris desa, harus lebih ditingkatkan lagi nantinya," tukasnya .
Di tempat yang sama, dr Anang dari Dinkes Pamekasan mengungkapkan, masalah vaksin ini jika ditarik-tarik ke masalah politik, bikin puyeng (pusing) kepala. Contohnya, salah satu kecamatan ada 5 ponpes besar, jika ponpes-ponpes itu tidak mau divaksin, maka se-kabupayen Pamekasan tidak mau divaksin pula.
"Kalau ponpes -ponpes itu mau divaksin, maka 70 persen akan selesai. Kini, belum bisa menembus 5 ponpes besar itu Terpaksa door to door untuk vaksinasinya. Kini capaiannya sekitar 34 persen," tandasnya.
Untuk mendongkrak cakupan vaksinasi Covid-19, menggandeng para pengusaha agar masyarakat mau divaksin. Dengan memberikan peserta vaksin berupa paket sembako, minyak goreng, indomie, beras, dan lainnya.
"Nggak ada sembako, warga nggak mau divaksin," tutur dr Anang.
Ditambahkan Armu, perlunya gotong-royong untuk membantu masyarakat Madura agar mendapatkan haknya divaksin, supaya tidak terinfeksi Covid-19. Di penghujung akhir tahun ini, tidak mungkin UNICEF menambah anggaran. Hanya menggunakan sisa anggaran untuk membantu warga Madura.
Sebelum workshop ditutup, DR. drg Arif Hargono MKes (dosen FKM UNAIR) menegaskan, bahwa adanya kesenjangan data Komite Penanganan Covid019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN) dan Primary Care (P Care), data manual. Untuk itu, perlunya rekonsiliasi data dari semua fakses yang terdaftar di KCPEN dan P Care. (ded)
0 komentar:
Posting Komentar