SURABAYA (mediasurabayarek.com) - Webinar series 1 dengan mengusung tema "Pembiayaan Air & Sanitasi Melalui Micro Finance Institution (MFI) dan Wirausaha Sanitasi (Wusan)" , yang merupakan kegiatan kerja sama antara UNAIR dengan UNICEF dan didukung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa-Timur yang digelar Kamis (16/9/2021).
Menurut Hariri Abdul Kahar, Water.org, tujuan pembelajaran webinar ini adalah memberikan pengetahuan bagi para sanitarian bahwa kredit mikro air minum dan sanitasi serta wirausaha sanitasi bisa menjadi opsi alternatif bagi anggota masyarakat yang dihadapkan tantangan, terutama kemampuan keuangan.
"Memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang lembaga keuangan , baik bank maupun non bank, paham mekanisme pengajuan kredit mikro,n da persyaratan administrasi yang dibutuhkan," ucapnya.
Di samping itu, hal lain yang sifatnya teknis lembaga keuangan, sehingga bisa membantu anggota msyarakat yang membutuhkan fasilitas pembiayaan melalui kredit mikro dari lembanga keuangan .
Begitu pentingnya kredit air minum dan sanitasi, mengingat data perkembangan ODF (Open Defecation Free atau Bebas BABS), Jawa Timur, total akses terhadap sarana sanitasi di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 10,969,010 (94 %) rumah tangga terdiri atas 3 kategori.
Yakni jamban sehat permanen 8,5 juta KK, jamban sehat semi permanen 1,6 juta KK dam jamban sharing/komunal 900 ribu KK. Sementara total yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan sebesar 684,316 (6 %) rumah tangga. Data ini dari smart STBM per September 2021.
Diketahui, data BAB di Kabupaten Jember (157044), Probolinggo (84276), Pasuruan (65716), Bondowoso (61267) dan Situbondo (41559).
Untuk itulah, pendanaan terhadap sarana sanitasi, total kebutuhan pendanaan air limbah domestik sebesar Rp 140, 43 triliun.
Rinciannya dari masyarakat Rp 57,7 triliun, Kemneterian/Lembaga Rp 50, 11 triliun, Dana Alokasi Khusus Rp 23, 45 triliun, APBD Rp 7,24 triliun dan CSR Rp 1,9 triliun. Pembangunan air minum dan sanitasi 2020- 2024.
"Secara umum terdapat 2 jenis lembaga keuangan yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)," ujarnya.
Kredit air minum dan sanitasi adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan ini, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya , setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau bagi hasil/ margin.
Kredit air minum dan sanitasi adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan untuk mendapatkan akses terhadap air minum dan sanitasi.
Sedangkan untuk model penyaluran Kredit Air Minum dan Sanitasi (AMS), segmentasi individual, yakni masyarakat yang tergolong mampu dan memiliki penghasilan tetap, pria dan wanita, aset yang dapat dijaminkan di lembaga keuangan, jumlah plafon Rp 1 juta sampai Rp 25 juta, periode angsuran bulanan, dan tidak ada pertemuan kelompok.
Dan untuk model penyaluran grameen (kelompok) dengan segmentasi masyarakat pra sejahtera, bekerja di sektor informal, tidak memiliki penghasilan tetap, wanita, tidak disyaratkan, namun diwajibkan untuk membentuk kelompok yang berjumlah 10-20 orang dan wajib untuk mengikuti pertemuan kelompok.
Peranan para pihak pada kredit AMS adalah melakukan pemicuan perubahan perilaku masyaraka, melakukan pendataan terhadap masyarakat yang telah terpicu dan berkomitmen untuk membangun sarana air minum dan sanitasi, melakukan monitoring dan pencatatan paska pembangunan sarana sanitasi.
Merupakan pihak ketiga (vendor) yang bekerja sama dengan lembaga keuangan atau konsumen untuk pembangunan sarana sanitasi, dan melakukan promosi pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap air dan sanitasi.
Skema penyaluran langsung, kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai. Masyarakat bertanggungjawab atas pengadaan fasilitas air minum dan sanitasi.
Pengerjaam konstruksi dlakukan oleh masyarakat dan LK akan melakukan minotoring proses konstruksi. Skema kerja sama dengan pihak ketiga, kredit atau pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk sarana atau barang melalui pihak ketiga (vendor penyeda) yang ditunjuk dari hasil kesepakatan pada saat pengajuan kredit atau pembiayaan.
Produk sarana akses air minum, sumur gali Rp 1 juta sampai Rp 2 juta, sambungan rumah (SR) PDAM Rp 500 ribu sampai Rp 2 juta, sumur bor Rp 2 juta - Rp 5 juta, water filter Rp 400 ribu - Rp 1 juta, penampungan air hujan Rp 1,5 juta - Rp 3 juta dan toren atau mesin pompa Rp 500 ribu - Rp 3 juta.
Sementara itu, Anas S, Pemimpin Sub Divisi Program Bank UMKM Jatim mengatakan , ketentuan pemberian kredit, mempunya legalitas, sudah beroperasional minimal 6 bulan, dan memiliki kemampuan pembayaran kembali kredit yang baik.
"Tujuan dari pemerintah Indonesia untuk mencapai 100 persen akses air bersih di Indonesia melalui Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/BAPPENAS)," cetusnya.
Dijelaskan Anas S, bahwa ada perjanjian kerjasama antara Water.Org . Inc dengan PT BPR Jatim dimulai dari PKS perihal penjaminan pinjaman untuk penyediaan fasilitas air dan sanitasi tanggal 2 Februari 2017 hingga PKS terakhir fasilitas penjaminan pinjaman untuk penyediaan air dan sanitasi tanggal 31 Mei 2021 dan amandemen I terkait pemberian dana program untuk pelaksanaan program pinjaman air dan sanitasi tanggal 30 Desember 2019.
Juga Nawa Bhakti Satya visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019-2024 point 3, yakni Jatim cerdas dan sehat.
"Fasilitas kredit yang diberikan adalah untuk pembangunan sarana air bersih di Kabupaten/kota di Jatim, pembiayaan sarana sanitasi di Kabupaten/Kota di Jatim, pembuatan jamban sehat di Kabupaten/Kota di Jatim," katanya.
Pembiayaan pembangunan sarana air bersih da sanitasi lainnya, yang menurut pertimbangan pemimpin cabang wajar dan layak untuk diberikan fasilitas krdit. Untuk realisasi penyaluran kredit HIPPAMS 2021 hingga Agustus 2021 mencapai di atas Rp 3 miliar. Targetnya penyaluran kredit hingga Rp 3,5 miliar pada tahun ini.
Tantangan yang dihadapi dalam penyaluran kredit air minum dan sanitasi adalah tingkat literasi masyarakat mengenai pentingnya sarna sanitasi dan MCK yang layak masih rendah.
Untuk memenuhi akses air bersih dan kredit jamban, mendorong terjadinya investasi air bersih dan sanitasi di masyarakat dan akses jalan atai geografi di setiap daerah yang tidak mudah.
Ditambahkan Dirut Koperasi Syariah Mikro di Kab, Sumenep/ Ketua BMT NU Jawa Timur, Mashudi mengungkapkan, pihaknya menghimpun aset Rp 490 miliar. untuk program sanitasi dan air bersih bekerjasama dan terlibat langsung untuk memecahkan sanitasi.
Sanitasi jadi kebutuhan pokok. BMTNU pernah bekerjasama dengan Water.Org yang menggarap 9.000 anggota. Sempat pesimis, karena hanya tercapai 3-5 persen saja.
Setelah sempat diajak studi banding ke Thailand, terbukti bahwa kebutuhan sanitasi dan air bersih adalah kebutuhan pokok. Pemicuan dikenalkan sejak dini pada anak anak. Di PAUD digelar lomba mewarnai sanitasi dan toilet yang sehat.
Ada rangsangan dari orang tua untuk menyiapkan sanitasi dan air bersih. Pentingnya tidak membuang BABS tempt. Toilet sehat menjadi harga diri ketika ada tamu ke rumah,
Anggota BMTNU Jatim bisa mendapatakn pinjaman untuk pembanguinan sanitasi dan air bersih. Kelompok binaan yang berpenghasilan rendah memberikan jasa seikhlasnya.'
Akan pengajian tentang adab BAB tidak di sembarang tempat dan bersama sama memberikan pemicuan. Baik kepada anak anak maupun sanitarian.
Hingga akhir 2020, BMTNU bekerja sama dengan Water.Org yang ditargetkan sebanyak 9000 anggota, malah melebihi target dan tercapai 11.625. Ini meliputi rehabilitasi sanitasi, penyaluran air bersih ke rumah rumah dan lainnya. (ded)
,
0 komentar:
Posting Komentar